Bojonegoro – Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi sorotan. Sejumlah program pertanian yang menelan anggaran miliaran rupiah diduga tidak berjalan optimal, bahkan memunculkan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Salah satu sorotan datang dari program pembibitan yang menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp5 miliar. Namun, hingga kini peruntukan dan dampaknya dinilai belum jelas. Bahkan, pihak dinas disebut belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait detail penggunaan anggaran tersebut.
Tak hanya itu, catatan lain juga menunjukkan adanya program bantuan alat pertanian yang sempat dianggarkan puluhan miliar rupiah, tetapi gagal direalisasikan kepada petani. Dalam laporan media, bantuan mesin combine yang sudah masuk perencanaan anggaran tidak kunjung diterima kelompok tani.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya persoalan dalam tata kelola anggaran sektor pertanian di Bojonegoro.
Serapan Anggaran Rendah, Program Dipertanyakan
Berdasarkan dokumen resmi Rencana Kerja Perubahan (Renja) 2024, serapan anggaran dinas tersebut juga tergolong rendah. Dari total anggaran lebih dari Rp130 miliar, realisasi hanya sekitar 56,5 persen.
Bahkan, pada beberapa program strategis, serapan anggaran sangat minim:
Program sarana pertanian hanya terserap sekitar 18 persen
Program penyuluhan pertanian hanya sekitar 27 persen
Rendahnya penyerapan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah program memang tidak berjalan, atau ada persoalan lain dalam pelaksanaannya?
Jejak Masalah Lama Kembali Muncul
Sorotan terhadap dinas ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, program Petani Mandiri (PPM) juga sempat disorot karena dugaan penyimpangan, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga indikasi rekayasa data penerima bantuan.
Dalam kajian akademik pun disebutkan bahwa tidak semua petani merasakan manfaat program tersebut, terutama karena lemahnya distribusi dan pengawasan di tingkat lapangan.
Petani Jadi Korban?
Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, kondisi petani di lapangan justru masih menghadapi berbagai persoalan klasik, mulai dari sulitnya akses pupuk hingga minimnya bantuan alat pertanian.
Sejumlah kalangan menilai, jika dugaan ketidaksesuaian anggaran ini benar, maka yang paling dirugikan adalah petani kecil yang seharusnya menjadi prioritas utama program pemerintah.
Desakan Transparansi
Publik kini mendesak adanya audit menyeluruh terhadap program-program pertanian di Bojonegoro, khususnya yang dikelola oleh dinas terkait. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan petani, bukan sekadar laporan di atas kertas.
